ZMedia Purwodadi

Harapan KPK kepada masyarakat

Table of Contents
Ada yang tau tidak bagaimana caranya KPK mengetahui akan terjadi tindak pidana korupsi,walaupun kegiatan praktek korupsi belum terjadi,misalnya akan ada praktek suap/menyuap.dan pada waktunya KPK bisa menangkap tangan kegiatan suap/menyuap tersebut,atau adanya tindakan pemerasan dan lain sebagainya.apakah kita semua berfikir KPK telah memasang cctv disemua sudut ruangan para pejabat,entah itu pejabatan tingkat atas ataupun sampai pejabat tingkat desa.


Mungkin sebagian orang ada yang berfikir kalau KPK sudah memasang cctv disetiap sudut ruangan pejabat,disemua sudut ruangan rumah pejabat,atau mungkin ada yang berfikir setiap badan pejabat telah terpasang mini cctv ataupun microfone yang bisa menguping percakapan para pejabat,sehingga tiap-tiap ada kejadian sedang melakukan tindakan korupsi bisa tertangkap tangan oleh KPK.

Di kutip dari www.kpk.go.id
Bahwa Keberhasilan KPK dalam menangkap koruptor ternyata merupakan hasil dari peran serta dan kepedulian masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi.KPK sangat mengharapkan peran serta masyarakat untuk memberikan akses informasi ataupun laporan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang terjadi di sekitarnya.Informasi yang valid disertai bukti pendukung yang kuat akan sangat membantu KPK dalam menuntaskan sebuah perkara korupsi.

Dari poin tersebut jika kalian menganggap di suatu tempat kalian mengetahui adanya tindakan atau kegiatan korupsi yang dilakukan oleh suatu pejabat akan tetapi kalian menganggap KPK diam saja,itu salah besar.karena KPK sendiri berharap atau mengharap peran serta kita sebagai masyarakat untuk memberikan akses informasi atau kita sebagai masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidanya korupsi dimanapun tempat kita tinggal.jadi jangan menyalahkan KPK jika tidak mengetahui kegiatan korupsi ataupun kegiatan pemerasan di tempat kalian tinggal.jadi salahkan diri sendiri kenapa tidak melapor.
  • Bentuk-bentuk korupsi :

Perbuatan melawan hukum,memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara.
Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.
Penggelapan dalam jabatan.
Pemerasan dalam jabatan.
Tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan.
Delik gratifikasi.
  • Tindak Pidana Korupsi ( TPK ) yang dapat ditangani KPK Antara lain :

Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
Menyangkut kerugian keuangan negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
Bagaimana cara kita sebagai masyarakat memberikan pengaduan kepada KPK :
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada KPK melalui surat,datang langsung,telepon,faksimile,SMS,atau KPK Whistleblower's System (KWS). Tindak lanjut penanganan laporan tersebut sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan.

Selain dengan cara tersebut KPK juga memberikan akses pengaduan masyarakat dengan cara online.yaitu melalui yakni melalui KPK Whistleblower's System (KWS).
Melalui fasilitas tersebut,kerahasiaan pelapor juga dijamin dari kemungkinan terungkapnya identitas kepada publik.Selain itu, pelapor juga dapat secara aktif berperan serta memantau perkembangan laporan yang disampaikan dengan membuka kotak komunikasi rahasia tanpa perlu merasa khawatir identitasnya akan diketahui orang lain.

Caranya pun cukup mudah dengan cara pergi ke situs www.kpk.go.id lalu pilih menu "KPK Whistleblower's System", atau langsung mengaksesnya di www.kws.kpk.go.id

  • Format laporan/pengaduan yang baik

Pengaduan disampaikan secara tertulis
Dilengkapi identitas pelapor yang terdiri atas: nama, alamat lengkap, pekerjaan, nomor telepon,fotokopi KTP, dll
Kronologi dugaan tindak pidana korupsi
Dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan yang sesuai
Nilai kerugian dan jenis korupsinya: merugikan keuangan negara/penyuapan/pemerasan/penggelapan
Sumber informasi untuk pendalaman
Informasi jika kasus tersebut sudah ditangani oleh penegak hukum
Laporan/pengaduan tidak dipublikasikan
  • Bukti permulaan pendukung laporan

Bukti permulaan pendukung yang perlu disampaikan antara lain:
Bukti transfer, cek, bukt penyetoran, dan rekening koran bank
Laporan hasil audit investigasi
Dokumen dan/atau rekaman terkait permintaan dana
Kontrak, berita acara pemeriksaan, dan bukti pembayaran
Foto dokumentasi
Surat, disposisi perintah
Bukti kepemilikan
Identitas sumber informasi
  • Perlindungan bagi Pelapor

Jika memiliki informasi maupun buktI-bukti terjadinya korupsi, jangan ragu untuk melaporkannya ke KPK. Kerahasiaan identitas pelapor dijamin selama pelapor tdak mempublikasikan sendiri perihal laporan tersebut.
Jika perlindungan kerahasiaan tersebut masih dirasa kurang, KPK juga dapat memberikan pengamanan fisik sesuai dengan permintaan pelapor.

KONTAK LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jln. Kuningan Persada Kav. 4
Jakarta Selatan 12950

Call Center 198
Faks: (021) 5289 2456
SMS: 08558575575, 0811 959 575
E-mail:  pengaduan@kpk.go.id.

Sumber :https://www.kpk.go.id

Sumber :https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/pengaduan-masyarakat 

Post a Comment